Dirut Pertamina Bakal Diganti?

Dirut Pertamina Bakal Diganti?

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dikabarkan akan segera diganti. Namun, saat dikonfirmasi kebenaran berita ini, Menneg BUMN Mustafa Abubakar membantahnya.

"Hah dari siapa? Belum, masih diolah. Posisi dirut belum tentu diganti," tangkisnya, saat dikonfirmasi soal kabar tersebut, di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (4/1/2010).

Dia mengakui akan melakukan perombakan Direksi Pertamina. Pemerintah telah mengisi 24 calon yang akan menduduki posisi direksi dan komisaris Pertamina. Diharapkan, bulan ini sudah dapat diketahui hasilnya.

"Dari 24 sudah diperingkat. Ada kategori sangat baik, baik, kurang. Diharapkan sudah ada hasilnya Januari," tuturnya.

Sebelumnya Mustafa juga mengatakan, pergantian Direksi Pertamina akan dilakukan setelah perombakan Direksi PT PLN.

Program 100 Hari Kerja

Hatta: Program 100 Hari Kerja Telah Capai 92,2 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menyatakan telah menyelesaikan 92,2 persen program 100 hari kerja dari target yang telah ditetapkan. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa optimistis pihaknya dapat mencapai seluruh target yang telah ditetapkan sebelumnya atau mencapai 53 program aksi.

"Pada H 100 diharapkan bisa 100 persen, atau seluruhnya ada 53 program aksi dapat dicapai," ujar Hatta, saat jumpa pers akhir tahun 2009 di kantornya, Jakarta, Senin (4/1/2010).

Dia menjelaskan, 53 program aksi tersebut adalah program-program terobosan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga untuk menghilangkan sumbatan iklim investasi. Di antaranya, menyangkut harmonisasi peraturan yang menghambat, termasuk revitalisasi energi, dan menyangkut listrik.

Program lainnya adalah menyangkut tata ruang, masalah tanah, land acquisition, lahan telantar, dan masalah infrastruktur yang menggunakan lahan kehutanan.

Tarif Bus Transjakarta

Tarif Bus Transjakarta Bakal Naik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan rencana menaikkan tarif bus transjakarta. Kenaikan tarif diperlukan untuk mengatasi membengkaknya subsidi setelah Badan Arbitrase Nasional Indonesia menolak biaya operasional yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.

"Keputusan menaikkan tarif bus transjakarta atau menambah subsidinya akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian Jakarta beberapa bulan ke depan. Namun, peningkatan biaya operasiona l dan pemeliharaan bus transjakarta memang harus segera disikapi," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Senin (4/1/2010) di Balaikota DKI.

Pada awal bulan lalu, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memutuskan biaya operasional dan pemeliharaan bus transjakarta koridor IV sampai VII adalah Rp 12.256 per kilometer. Nilai itu mendekati yang diminta oleh konsorsium yang mengoperasikan bus, Rp 12.850 per kilometer.

Sedangkan yang diajukan Pemprov adalah Rp 9.500 per kilometer. Nilai yang diajukan Pemprov sama dengan yang ditetapkan untuk konsorsium operator pada koridor VIII-X.

Subsidi yang disediakan Pemprov dalam APBD 2009 dan 2010 untuk koridor IV-VII didasari pada biaya operasional Rp 9.500 per kilometer. Dengan demikian, dibutuhkan tambahan dana lebih dari Rp 100 miliar untuk subsidi bus transjakarta.

Jika tambahan dana subsidi itu dibebankan pada APBD 2010, anggaran untuk sektor lain akan tersedot. Dengan demikian, pembangunan di sektor nontransportasi akan terhambat.